RADARDEPOK.COM - Masyarakat di Jawa Barat, khususnya Depok, diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan dalam beberapa hari ke depan.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi di wilayah barat Pulau Jawa pada periode 4-11 Maret 2025.
"Periode 4-11 Maret 2025, hujan dengan intensitas tinggi masih berpotensi terjadi. Di Pulau Jawa bagian barat," ujar Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto, Selasa (4/3).
Baca Juga: Pelayanan di Kantor Pemerintah Kota Depok Sampai Jam 2 Siang, ASN Masuk Kerja Pukul 06:30 WIB
Banjir yang melanda Kota Bekasi menjadi salah satu yang terdampak paling parah, dengan ketinggian air mencapai 4 meter.
BMKG menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh kombinasi antara air kiriman dari hulu DAS Ciliwung dan hujan lokal dengan intensitas tinggi, mencapai 165-208 mm per hari.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat dampak signifikan dari banjir yang melanda wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Dewan Usul Kewenangan SMA dan SMK Ditarik ke Kota Depok
Di Jakarta, sebanyak 485 keluarga atau 1.446 orang terdampak banjir, dengan 224 rumah di Kelurahan Rawajati, Jakarta Selatan, terendam air setinggi 50 cm hingga 1,5 meter.
Sementara itu, di Bogor, sebanyak 381 keluarga atau 1.399 orang terdampak, dengan 346 di antaranya terpaksa mengungsi. Seorang warga juga dilaporkan hilang akibat terseret arus banjir dan hingga Senin (3/3) petang masih dalam proses pencarian.
Kota Depok juga mengalami banjir di 78 titik, termasuk bantaran Kali Cabang Timur, luapan Kali Cabang Barat Mampang, dan Situ Pengarengan. Selain itu, Perumahan Mutiara Depok, Perumahan PGRI Pasir Putih, dan Jalan Raya Juanda turut terdampak.
Baca Juga: Imigrasi Depok Deportasi Tiga WNA dari Yaman, Turki dan Terakhir India
Sementara, Anggota Komisi A DPRD Kota Depok, Edi Masturo melakukan Sosialisasi Komisi (Soskom) terhadap masyarakat di RW 1, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoranmas, Selasa (4/3).
Kegiatan Soskom itu ditujukan untuk mensosialisasikan tugas dan wewenang Komisi A DPRD Kota Depok yang membidangi perizinan, pertanahan, petahanan, keamanan, hingga kesatuan bangsa dan politik.
Dalam sosialisasi itu, Edi Masturo mendapati banyaknya masyarakat yang mengeluhkan soal izin pembangunan perumahan, lantaran pengawasan yang dilakukan belum berjalan maksimal.