RADARDEPOK.COM – Pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyoroti Rp224 miliar, pada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Tahun Anggaran 2024, dibantah oleh Penjabat Sekretaris Daerah (PJ Sekda) Kota Depok, Nina Suzana, Rabu (9/7).
“Fraksi PKB tidak mengerti soal Silpa. Yang mereka katakan Silpa segitu (Rp224 miliar) juga defisit,” jelas Nina Suzana saat dikonfirmasi Radar Depok, Rabu (9/7).
Sebenarnya, ungkap Nina Suzana, Silpa Kota Depok itu sekitar Rp300 miliar. Namun yang perlu dicatat, Silpa itu terjadi karena efisiensi dari kegiatan, over target pendapatan, kemudian ada juga Silpa Badan Layanan Umum Daerah (Blud), yang tidak bisa digunakan Pemkot Depok.
Baca Juga: Polres Metro Depok Tanam Jagung, Kombes Abdul Waras : Manfaatkan Lahan, Target Satu Hektare Satu Ton
“Artinya, Silpa Blud itu hanya bisa digunakan Badan Layanan Umum Daerah. Seperti halnya RSUD dan Puskesmas. Silpa kami justru defisit. Bukan melampaui. Makanya Fraksi PKB pelajari dulu soal Silpa itu,” kata Nina Suzana.
Untuk Tahun Anggaran 2025, Nina Suzana mengungkapkan, Silpa yang direncanakan Pemkot Depok yakni lima persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Misalnya, jika APBD Kota Depok Rp4 triliun, berarti Silpa yang direncanakan lima persen atau Rp200 miliar.
“Ya pokoknya Silpa itu idealnya tiga hingga lima persen lah dari APBD,” jelas Nina Suzana.
Diketahui sebelumnya, Fraksi PKB DPRD Kota Depok menyoroti Silpa Kota Depok yang menurutnya tembus Rp224 miliar, yang menandakan bahwa tidak semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mampu merealisasikan programnya secara maksimal.
“Yang disayangkan oleh Fraksi PKB adalah masih tingginya Silpa dari APBD Tahun Anggaran 2024, yang tercatat mencapai Rp224 miliar,” ujar Ketua Fraksi PKB, Siswanto kepada Radar Depok, Selasa (8/7).
Siswanto menerangkan, Silpa tersebut datang dari berbagai OPD. Salah satu yang cukup adalah Dinas Pendidikan Kota Depok sebesar Rp100 miliar.
Baca Juga: Duh! Silpa Depok Rp224 Miliar, OPD Belum Maksimal Bekerja
“Jadi, Silpa itu dari berbagai OPD ya. Kalau Dinas Pendidikan itu salah satu penyumbang terbesarnya saja,” tutur Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok itu.
Mengingat Silpa yang tercatat mencapai Rp224 miliar, Siswanto berujar, ini harus menjadi evaluasi bersama dan patut dipertanyakan, kenapa Silpa di Kota Depok bisa mencapai sebesar itu. Ia berharap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap dipertahankan OPD terkait.
“Atensi kami itu tetap dipertahankan untuk peningkatan PAD, namun juga harus diimbangi dengan program-program yang ditentukan telah ditentukan masing-masing OPD. Sehingga, tidak ada lagi surplus pada pelaksanaan program OPD. Biar maksimal. Setidaknya mengurangi Silpa,” jelas Siswanto. ***