Pembangunan Lapangan Golf Diduga Penyebab Banjir Tamansari, Dedi Mulyadi Sayangkan Pengelolaan Lahan Pegunungan

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kali ini, ia mengambil tindakan tegas dengan menghentikan proyek pembangunan lapangan golf yang berada di kawasan kaki Gunung Salak, Kabupaten Bogor.

Pembangunan lapangan golf tersebut diketahui merupakan proyek milik PT Rejo Sari Bumi, yang dikerjakan oleh PT Bumi Halimun Indah (BHI).

Proyek ini diduga kuat menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Tamansari, Kabupaten Bogor, akibat adanya alih fungsi lahan di kawasan pegunungan yang seharusnya dilindungi.

Baca Juga: Cocok Buat Tempat Nongkrong Santai dengan Aneka Macam Pasta Enak, Inilah Sky Pasta Depok

Dalam kunjungannya ke lokasi proyek, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pembangunan tersebut belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), sebuah persyaratan mutlak bagi proyek-proyek skala besar yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap ekosistem sekitar.

Ia langsung menemui pimpinan PT BHI dan menyampaikan bahwa seluruh kegiatan pembangunan harus dihentikan sampai persoalan ini diselesaikan secara menyeluruh, baik dari segi regulasi maupun dampaknya terhadap lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, Dedi Mulyadi juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pengelolaan lahan oleh negara.

Ia menyoroti bahwa banyak kawasan di kaki gunung yang dulu dikuasai oleh perusahaan negara seperti PTPN (Perkebunan Nusantara), kini telah beralih kepemilikan ke swasta tanpa pertimbangan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.

Baca Juga: BPJS Ketenagakerjaan Umumkan Pramudya Iriawan Buntoro Sebagai Direktur Utama Baru

“Dulu Belanda sudah benar, seluruh kaki bukit dikuasai dan dilindungi. Sekarang berubah jadi milik swasta, ya sudah selesai,” ucap Dedi dengan nada prihatin.

“Maaf ya, Bu. Saya agak tegas soal lingkungan, karena capek ngadepin bencana terus-menerus.”

Menurutnya, permasalahan ini bukan semata kesalahan perusahaan yang menjalankan proyek, melainkan kegagalan negara dalam mengelola kawasan konservasi.

“Bukan salah ibu, perusahaan gak salah. Ini salah negara. Negara kita gak cerdas, aparatnya gak melihat jauh ke depan,” tegasnya.