Menurutnya, prinsip yang sama berlaku untuk pemerintah yaitu anggaran harus digunakan secara produktif, bukan untuk hal-hal konsumtif yang tidak memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dedi menilai masih banyak pos belanja pemerintah yang tidak produktif, seperti rapat, seminar, kunjungan kerja, studi banding, pengadaan baju dinas, hingga biaya makan minum dan kegiatan protokoler.
“Itu semua tidak melahirkan multiplier effect ekonomi. Padahal listrik dibuang-buang, air dibuang-buang, rapat berulang-ulang. Itu inefisien,” tegasnya.
Baca Juga: BRI Hadirkan Promo Spesial untuk Pecinta Padel, Bayar dengan QRIS BRImo Bisa Dapat Cashback!
Ia menekankan bahwa anggaran seharusnya dialihkan untuk pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, penyediaan air bersih, pembangunan sekolah dan rumah sakit, perluasan akses internet, pengembangan kawasan pertanian dan industri baru.
Dengan demikian, setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan publik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, Dedi juga menerapkan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***
Artikel Terkait
Dedi Mulyadi Tanggapi Penangkapan Perempuan yang Pernah Mengkritiknya: Tidak Ada Kaitannya dengan Saya
Waspada Potensi Mudarat di Gerakan Sumbang Seribu Ala Dedi Mulyadi
Dedi Mulyadi Tegaskan Anggaran Pemprov Jabar Cukup untuk Pembangunan Infrastruktur, Tanpa Bebani Masyarakat Meski Dana Transfer Dipotong
Dedi Mulyadi Tegaskan Kembali Ajakan Sapoe Sarebu Bukan Karena Kekurangan Dana, Tapi Dorongan Gotong Royong Sosial
Dedi Mulyadi Soroti Pengelolaan Ketenagakerjaan Penambangan di Parung Panjang dan Janjian Pembangunan Jalan Baru Secara Bertahap
Dedi Mulyadi Tanggapi Keluhan Rieke Diah Pitaloka Soal Jalan Cikidang Sukabumi: Akan Dikoordinasikan dengan Bupati
Dedi Mulyadi Ungkap Alasan Tak Protes Meski Dana Transfer Jawa Barat Dipotong: Saya Itu Lagi Ditantang