Jokowi Curhat Dihina, Ini Tanggapan Pengamat Politik

RADARDEPOK.COM - Ramai diperbincangkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tak mempermasalahkan jika dirinya mendapat kritik dari masyarakat.

Bahkan, kepala negara tersebut tak masalah jika harus disebut seperti seorang Firaun hingga tolol.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Citra Institute, Efriza mengungkapkan, Presiden tidak cawe-cawe.

Baca Juga: Mohammad Idris Unjuk Prestasi Depok Pada Momen Kemerdekaan, Ini Kata Dia

"Secara keseluruhan, dari pernyataannya Presiden Joko Widodo di sidang MPR itu tampak sekali bahwa presiden ingin mengungkapkan posisi netral. Dia tidak cawe-cawe," ungkap Efriza kepada Radar Depok, Jumat (18/8).

Dalam arti, lanjut Efriza, Jokowi sudah menyatakan bahwa tidak dalam posisi sebagai ketua umum partai politik di mana pun dan tidak ada lagi klaim dukungan dari istana.

"Jadi, yang dilakukan Presiden Jokowi adalah berusaha untuk mematahkan semua klaim terkait dengan istana," jelas pria yang juga Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo.

Baca Juga: Imam Budi Hartono Kasih Hadiah Spesial Buat Warga Depok Saat Perayaan Kemerdekaan, Ini Dia

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza.

Kedua, Efriza menyampaikan, dari pernyataan Presiden Jokowi tersebut bukan hanya sebutan Pak Lurah. Namun, ada juga sebutan planga plongo, firaun hingga bajingan tolol.

"Nah, ini semua menunjukkan bahwa presiden memang sangat prihatin dan masih perhatian benar terhadap perkembangan demokrasi dan media sosial di Indonesia," ujar Efriza.

Efriza mengungkapkan, apapun yang terjadi dengan Presiden menunjukkan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dan Jokowi bisa menerima penghinaan-penghinaan tersebut.

Baca Juga: Alika Putri Lazuardi, Pembawa Baki Bendera Upacara Kemerdekaan ke-78 RI di Balaikota Depok

"Tapi sisi yang lain, dia (Jokowi) ingin menunjukkan bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang santun," lanjut Efriza.

Efriza menegaskan, jangan sampai bangsa Indonesia kehilangan martabat kesantunannya, sampai-sampai posisi seorang presiden atau pemimpin negara tersebut bisa dicaci maki.