RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyoroti persoalan strategis terkait infrastruktur di Jawa Barat.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja dan koordinasi bersama para bupati serta wali kota se-Jawa Barat, di mana ia membahas masalah jalan, jembatan, irigasi, sekolah, rumah sakit, puskesmas, hingga persoalan yang melibatkan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI).
Dedi mengungkapkan bahwa masih banyak lahan milik PT KAI yang terbengkalai dan tidak segera dimanfaatkan untuk pembangunan jalur kereta.
Akibatnya, lahan tersebut seringkali digunakan warga untuk kepentingan pribadi, seperti dijadikan tempat tinggal atau usaha.
Ia menegaskan bahwa dirinya telah mengambil langkah untuk menertibkan lahan tersebut dan mengembalikannya sebagai aset negara.
Namun, ia menyayangkan sikap PT KAI yang tidak segera menindaklanjuti dengan pembangunan infrastruktur kereta di atas lahan tersebut.
Baca Juga: Pengembang Perumahan Nakal Rugikan Konsumen, Pemkot Depok Harus Juga Bertanggungjawab
Dalam pernyataannya, Dedi memberikan kritik tegas terhadap PT KAI yang dinilai tidak mengelola aset negara dengan benar.
“Bupati Purwakarta dulu sudah membebaskan tanah, sudah membayar bangunan, bahkan sampai memindahkan sekolah dasar untuk menggunakan tanah PT KAI untuk mengurai kemacetan. Tapi kan dilarang oleh PT KAI, tapi oleh PT KAI tidak dibangun. Akhirnya tumbuh lagi rumah baru kumuh lagi. Nanti kalau mau dibebasin harus bayar lagi,” ungkap Dedi.
Ia menambahkan, seharusnya antar instansi pemerintah bisa lebih mudah berkoordinasi dalam pemanfaatan lahan negara.
Menurutnya, jika tanah itu memang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur publik, PT KAI seharusnya memberikan izin, bukan membiarkannya terbengkalai.
“Kalau pinjamnya sesama negara, menurut saya sih gampang ya. Jangan sampai ada tanah yang tidak diurus, kemudian digunakan oleh orang lain tidak. Kaya punya istri, tidak dikasih makan, tidak dicerai, tidak jangan gitu,” tegasnya.