Menurutnya, prinsip yang sama berlaku untuk pemerintah yaitu anggaran harus digunakan secara produktif, bukan untuk hal-hal konsumtif yang tidak memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
Dedi menilai masih banyak pos belanja pemerintah yang tidak produktif, seperti rapat, seminar, kunjungan kerja, studi banding, pengadaan baju dinas, hingga biaya makan minum dan kegiatan protokoler.
“Itu semua tidak melahirkan multiplier effect ekonomi. Padahal listrik dibuang-buang, air dibuang-buang, rapat berulang-ulang. Itu inefisien,” tegasnya.
Baca Juga: BRI Hadirkan Promo Spesial untuk Pecinta Padel, Bayar dengan QRIS BRImo Bisa Dapat Cashback!
Ia menekankan bahwa anggaran seharusnya dialihkan untuk pembangunan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti perbaikan dan pembangunan jalan, penyediaan air bersih, pembangunan sekolah dan rumah sakit, perluasan akses internet, pengembangan kawasan pertanian dan industri baru.
Dengan demikian, setiap rupiah dari uang rakyat benar-benar menghasilkan dampak positif bagi kesejahteraan publik.
Sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, Dedi juga menerapkan transparansi dan akuntabilitas anggaran publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.***