RADARDEPOK.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG), untuk menjaga akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi di setiap dapur SPPG.
Langkah ini diambil sebagai upaya agar pelaksanaan MBG yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo dapat dipertanggungjawabkan dan berjalan sesuai standar.
Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati mengatakan, penguatan aspek tata kelola tetap menjadi prioritas utama meskipun pelaksanaan program MBG menunjukkan banyak kemajuan.
Baca Juga: FKDM Kelurahan Sukmajaya Depok Garda Terdepan Cegah Gangguan, Begini Caranya
Menurutnya tata kelola pada pelaksanaan Program MBG, meliputi mekanisme rantai pasok bahan pangan, penerapan standar kebersihan dan keamanan pangan, pencatatan logistik, serta pelaporan kegiatan harian di setiap wilayah dapur SPPG.
Hida pun menegaskan, bahwa dapur SPPG memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelaksana.
"Jika tata kelola di lapangan tertib, maka manfaat program akan terasa lebih luas dan kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi,” Kata Khairul Hidayati.
Baca Juga: Meriah! Festival Bulan Bahasa SMPN 15 Depok Tampilkan Ratusan Siswa Berbakat
Selain memastikan setiap dapur SPPG mematuhi tata kelola dalam melaksanakan program MBG, Badan Gizi Nasional juga akan terus melakukan pendampingan dan supervisi melalui Koordinator Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil)
Selain itu, melakukan evaluasi rutin setiap bulan untuk menjaga keseragaman standar antarwilayah.
Sementara itu, menurut Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana saat rapat terbatas bersama jajaran menteri kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025) lalu.
Baca Juga: Program Merger Sekolah Urung Dilaksanakan, DPRD Bogor Segera Cek ke Disdik
Ia melaporkan sejumlah perkembangan terkait pelaksanan program MBG kepada Presiden Prabowo.
Dalam laporannya tersebut, ia menyampaikan bahwa penyerapan anggaran sudah mencapai 50,1 persen atau sebanyak 35,6 triliun.