RADARDEPOK.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana yang memadai untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Senin (8/12).
Purbaya menegaskan bahwa anggaran negara masih dalam kondisi aman dan cukup untuk menangani kebutuhan darurat maupun pemulihan pascabencana.
“Sudah dialokasikan dengan cukup besar untuk rehabilitasi sistem perekonomian di sana. Seluruh infrastruktur sudah tertutup dananya, dan untuk tiga provinsi akan ada perlakuan khusus dalam transfer ke daerah,” jelasnya.
Baca Juga: Kolaborasi Lintas Sektor Terus Bergerak Mempercepat Penanganan dan Pemulihan Pascabencana di Sumbar
Dana tersebut mencakup perbaikan infrastruktur, bantuan sosial, hingga pemulihan aktivitas ekonomi di daerah terdampak.
Penjelasan ini juga menanggapi pertanyaan mengenai sumber dana bantuan yang diminta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.
Tito mengusulkan bantuan sebesar Rp2 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, karena anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) daerah telah habis.
Presiden Prabowo kemudian menggandakan bantuan tersebut menjadi Rp4 miliar untuk setiap kabupaten/kota terdampak dan Rp20 miliar untuk setiap provinsi terdampak.
Baca Juga: Guru hingga Siswa SDN Sukamaju 6 Semarakkan PSAT dengan Busana Adat Sunda
Menjawab pertanyaan wartawan terkait asal-usul dana bencana, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tidak melakukan pemotongan anggaran kementerian/lembaga. Dana berasal dari efisiensi yang sudah dilakukan sejak penyusunan anggaran 2026.
“Ada dana bencana setiap tahun Rp5 triliun. Selain itu, dari hasil efisiensi anggaran ada sekitar Rp60 triliun. Itu bukan pemotongan, tapi mengurangi kegiatan yang tidak jelas, seperti rapat-rapat yang tidak perlu,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kini lebih selektif dalam menyusun anggaran, tidak seperti tahun lalu yang banyak melakukan pemotongan mendadak karena kondisi mendesak.
“Jadi enggak usah khawatir, anggarannya ada. Bukan dari pemotongan anggaran, tapi dari efisiensi kegiatan yang enggak jelas,” tegas Purbaya.***