Pantang Mundur : PKS, Golkar, PDIP, PPP Setuju Pilkada Depok Dipercepat

RADARDEPOK.COM - Riak pemajuan jadwal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 turut memicu reaksi Partai Politik (Parpol) di Kota Depok.

Apalagi, wacana itu sudah semakin terang menderang usai Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyampaikan usulan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR RI.

Adapun, Perppu yang dimaksud sebagai regulasi untuk mengubah jadwal Pilkada serentak dari sebelumnya November menjadi September atau dua bulan lebih cepat dari jadwal yang sudah ditentukan.

Baca Juga: Pilkada Depok Dimajukan ke September 2024, KPU Kota Depok Siap 

Ketua DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Imam Budi Hartono merasa heran dengan informasi terkait pemajuan jadwal Pilkada 2024. Dia mengaku, tidak mengetahui alasannya secara pasti.

"Saya belum paham tentnag alasan dimajukan, ya kalau memang itu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia saya dukung," ungkap Imam Budi Hartono kepada Radar Depok, Senin (25/9).

Menurut Imam Budi Hartono, kesiapan partai dan calon dari DPD PKS Kota Depok sedang paralel melakukan penjaringan calon kepala daerah, provinsi dan kota/kabupaten.

Baca Juga: PSI Kembali Lobi Kaesang Maju Cawalkot Depok di Pilkada 2024, Hari Ini Dibahas

"Tipis-tipis tim Pilkada sedang bekerja untuk persiapan pemenangan Pilkada Depok. Konserntrasi tetap pada pergerakan pemenangan Pileg target dua kali lipat dan memenangkan pasangan Amin, Anis-Cak Imin," beber Imam Budi Hartono.

Imam Budi Hartono mengingatkan, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai hal apabila keputusan itu ingin dieksekusi. Contohnya, kesiapan Komisi Pemlihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota yang akan terganggu karena adanya perubahan perencanaan.

"Padahal, sudah matang untuk Bulan November, apalagi pemilu legislatif juga Februari harus berurusan dengan MK butuh 2 hingga 3 bulan, berarti bulan Mei baru selesai. Belum lagi, Pilpres apabila terjadi putaran ke dua," jelas Imam Budi Hartono.

Baca Juga: Wakil Walikota Depok Imam Budi Hartono Pentahelix Wajib Sukseskan P2WKSS Duser

Apalagi, tutur Imam Budi Hartono, kesiapan penganggaran Pilkada yang bergantung pada APBD kota dan provinsi. Sehingga, setiap daerah memiliki kesiapan anggaran yang berbeda.

"Kalo dipaksa dipercepat bulan September pasti ada anggaran dinas yang harus dikorbankan untuk pembiayaan Pilkada," tutur Imam Budi Hartono.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi El Fouz mengatakan, pihaknya tidak keberatan apabila jadwal Pilkada dimajukan dua bulan lebih cepat dari jadwal sebelumnya.