38 Puskesmas Depok Fasilitasi Cek Kesehatan Gratis, AHY Ucapkan Selamat Ulang Tahun Ke Warga

“Untuk warga, yang tidak memiliki akses ke aplikasi, pendaftaran juga dapat dilakukan secara offline. caranya datang ke Puskesmas terdekat dengan cukup membawa KTP,” beber Azhar.

Di lokasi sama, Pj Sekda Kota Depok, Nina Suzana menyebutkan, program ini tidak hanya berlaku di Puskesmas Beji, tetapi di seluruh 38 puskesmas yang ada di kota Depok.
“Semua puskesmas mulai hari ini, setiap puskesmas di Kota Depok. ada 38 totalnya,” ucap Nina.

Baca Juga: Puncak HPN Dirayakan di Tiga Provinsi, Ini Pesannya

Lebih lanjut, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Prita Laura mengungkapkan bahwa kehadiran berbagai pejabat pemerintah dalam program ini menunjukkan kekompakan dalam menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

“Ini adalah bentuk negara hadir, untuk memberikan kualitas hidup. Karena kalau kesehatan kita terganggu, apapun yang kita miliki tidak bisa kita nikmati,” ujar Prita.

Direktur Jenderal Kesehatan Primer Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengatakan, target jangkauan CKG adalah 80 persen dari populasi.

Baca Juga: Ole Romeny Tak Sabar Gedor Australia, Ini Profil Singkatnya!

’’Tapi kita lihat animo masyarakat karena baseline-nya 50 persen,” kata Maria saat mengunjungi Puskesmas Tanah Abang, Jakarta, kemarin.

Endang berharap target itu terpenuhi. Dengan begitu, semua warga bisa tahu kondisi kesehatan masing-masing.

“Semua yang dicek sekarang sebetulnya adalah penyakit yang efek ke depannya bisa kita cegah,” ucap Endang. Jika potensi penyakit terdeteksi secara dini, efek ke depannya bisa dikendalikan.

Baca Juga: 137 Siswa SMKN 1 Depok Bisa Gagal SNBP, Ratusan Siswa Geruduk Sekolah Tuntut Tanggungjawab

Endang mengakui bahwa kemampuan puskesmas di Indonesia beragam. Namun, sudah 50 persen puskesmas bisa melakukan skrining seperti yang dipaketkan dalam CKG. Pemerintah pusat akan bekerja sama dengan dinas kesehatan pemda untuk memetakan masalah.

Misalnya, ketika satu puskesmas belum bisa melakukan salah satu tes dalam CKG, pemeriksaan akan dioper ke puskesmas lain. Yang mengatur adalah dinas kesehatan.

“Misal harus pemeriksaan fungsi ginjal, itu baru 50 persen puskesmas yang bisa. Yang tidak bisa bagaimana? Nanti dirujuk ke puskemas selanjutnya. Itu dinas yang mengatur,” ungkapnya.

Kemenkes sudah memiliki anggaran untuk melengkapi alat-alat di puskesmas. Targetnya dalam tiga tahun ke depan seluruh puskesmas memiliki alat skrining yang lengkap.