Anggaran 2026 Disetop, Pengasuh Pesantren Depok Kecewa Kebijakan Gubernur Dedi Mulyadi : Ini Data dan Faktanya!

RADARDEPOK.COM – Mencuatnya kebijakan Gubernur jawa Barat, Dedi Mulyadi atau KDM dengan meniadakannya alokasi anggaran untuk pesantren tahun 2026 yang dibuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menimbulkan reaksi keras dari pengasuh pesantren. Di Depok pun mencuatkan respon.

Pengasuh Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin, Bedahan, Sawangan, Depok, KH Dimyati Badruzzaman menyatakan, keputusan Pemprov Jawa Barat untuk menghentikan bantuan dana kepada pesantren dianggap sebagai langkah yang keliru.

“Ini merupakan suatu kerugian besar bagi pesantren. Banyak pesantren yang sangat membutuhkan dana bantuan pemerintah, terutama pesantren-pesantren kecil yang tidak memiliki dana yang cukup untuk operasional dan pengembangan,” jelas Dimyati Badruzzaman kepada Radar Depok, Rabu (24/9).

Kata dia, bantuan yang sebelumnya dialokasikan Pemprov Jawa Barat, telah dihentikan tanpa adanya alasan dan solusi yang jelas, untuk persoalan distribusi bantuan ke seluruh pesantren.

Baca Juga: Polemik Ompreng Mengandung Babi, Pemkot Depok Diminta Bentuk Tim Independen Awasi MBG

“Jika alasan penghentian anggaran ini karena adanya pesantren tertentu yang mendapat bantuan, maka seharusnya KDM sebagai kepala daerah bisa mencari solusi untuk memastikan bantuan itu merata. Jadi jangan justru gara-gara yang ada oknum begitu akhirnya disetop semua. Ini kan menurut saya keliru,” tegas mantan Ketua Umum MUI Kota Depok ini.

Dimyati mengungkapkan, sebelumnya pesantren tempatnya pernah menerima bantuan anggaran dari Pemprov Jawa Barat, meskipun dengan jumlah yang sangat terbatas.

“Kalau dulu kami dapat Rp100 juta pada masa pemerintahan Gubernur Ahmad Heryawan (Aher), setelah itu tidak ada bantuan lagi. Bahkan sekarang dengan kebijakan Dedi Mulyadi (KDM), sama sekali tidak ada anggaran yang masuk. Satu rupiah pun tidak ada,” ungkap Dimyati.

Dimyati berharap, kebijakan tersebut dapat direvisi dan agar alokasi anggaran untuk pesantren di Jawa Barat bisa dilakukan secara adil dan merata.

“Ya kami berharap supaya jangan sampai disetop (anggaran untuk pesantren), tapi pembagian supaya merata, adil semua pesantren yang di Jawa Barat itu merasakan dari uang yang miliaran itu,” harap Dimyati.

Kepala Kantor Kemenag Kota Depok, Enjat Mujiat mengungkap, masih menunggu arahan dari tingkat provinsi soal kebijakan ini. Ia belum bisa berkomentar.

“Untuk sementara saya belum bisa comment dulu. Mohon difahami yah, kita nunggu arahan dari pimpinan di tingkat provinsi,” ujar Enjat Mujiat.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mendapat kritik keras dari DPRD Jawa Barat. Ini berkaitan dengan kebijakan anggaran 2026. Bahkan, gubernur yang akrab disapa KDM itu, sampai disebut zalim.

Anggota DPRD Jawa Barat, Maulana Yusuf Erwinsyah, bereaksi keras usai mendapati Pemprov Jawa Barat tidak mengalokasikan dana untuk pesantren di 2026.

“Dana pesantren tahun 2026 nol rupiah. Ini bukti kezaliman Kang Dedi Mulyadi terhadap pesantren yang selama ini berjasa besar mencerdaskan umat,” tegas Maulana Yusuf Erwinsyah.