Pendapatan Daerah Depok 2026 Diproyeksikan Rp4,1 Triliun, Ini Data Belanja Daerah yang Diajukan

Dalam pembiayaan daerah, kata Ade Ibrahim, akan memanfaatkan Silpa dari hasil efisiensi pelaksanaan belanja dan kelebihan target pendapat, yang selanjutnya diiharapkan dapat menutup defisit anggaran belanja.

“Diproyeksikan Silpa 2026, sebanyak Rp 152.000.000.000,00 dan penerimaan pembaiyaan utang daerah sebesar Rp 85.500.000.000,00. Pengeluaran pembiayaan pada anggaran 2026 untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dengan nilai sebesar Rp 2.475.000.000,” tutur dia.

Sebagai informasi, APBD Perubahan 2025 yang telah disetujui adalah total pendapatan, Rp4,550 triliun, Total Belanja: Rp4,64 triliun dan Defisit Sekitar Rp86,45 miliar. Selain itu, belanja daerah dampak pengurangan TKD 2026 sebesar Rp432 Miliar.

Sementara itu, Walikota Depok, Supian Suri menegaskan, keberhasilan pembangunan di Kota Depok tak akan terwujud tanpa sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD. Ia mengapresiasi semangat kolaborasi yang terus terjaga antara eksekutif dan legislatif, yang menjadi modal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Baca Juga: Tegas! Satpol PP Minta PKL Liar Stasiun Depok Segera Angkat Kaki

“Kerja sama harmonis antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok merupakan bukti nyata komitmen kita dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang sinergis, transparan, dan akuntabel,” ujar Supian Suri.

Menurut dia, 2026 akan menjadi periode penting dalam perjalanan pembangunan Depok, karena merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kota Depok 2025–2029, yang mengusung visi Bersama Depok Maju.

Supian Suri menambahkan, sinergi lintas lembaga bukan hanya soal kesepakatan administratif, tetapi juga upaya bersama menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan pembangunan berjalan efektif, adil, dan menyentuh langsung kepentingan warga. Depok harus maju tanpa meninggalkan nilai keberlanjutan,” kata dia.

Dalam pemaparannya, Supian Suri mengungkapkan bahwa meski menghadapi tantangan fiskal nasional akibat berkurangnya dana transfer pusat, Pemerintah Kota Depok tetap mampu menjaga stabilitas keuangan daerah.

Baca Juga: Aksi Nyata! Rutan Depok Siap Laksanakan Program Kuliah Gratis Buat Warga Binaan

“Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini telah mencapai 59 persen dari total pendapatan daerah. Ini menunjukkan bahwa Depok sudah berada di jalur kemandirian fiskal,” jelasnya.

Pemerintah, lanjut Supian Suri, akan mengarahkan anggaran 2026 untuk memperkuat pelayanan publik, mengatasi kemacetan dan banjir, mengelola sampah, serta meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan masyarakat.

“Belanja publik harus benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Pembangunan tak hanya soal infrastruktur, tapi juga pembangunan manusia,” kata dia. ***