Baca Juga: 140 Toko Jual Obat Keras di Depok, BPOM dan Polisi Mesti Turun Tangan
Selepas Imam Budi Hartono memberikan pertanyaan kepada Paslon Nomor Urut 2, Supian Suri pun angkat suara, ia mengatakan DSW tersebut memiliki rating Google yang kecil. Hanya 2,4 tidak sampai 5. Untuk itu ia menawarkan program Siap Gerak 24 Jam, untuk menampung berbagai aduan dari masyarakat.
“Pak Imam jangan membangga-banggakan DSW. Coba dicek ratingnya di Google itu hanya 2,4. Saya yakin juga peserta yang hadir di Debat Publik Ketiga ini beberapa diantaranya belum memiliki aplikasi DSW. Jangan-jangan pendukung Pak Imam belum ada yang punya aplikasi DSW. Karena, layanan ini tidak mudah untuk diterima masyarakat. Sehingga, apa yang kami laksanakan adalah dengan membuka layanan dalam bentuk penganduan. Aduan bentuk apa saja akan kami terima. Kami bersama Forkopimda akan membentuk tim pengaduan 1x24 jam, dengan nama Siap Gerak 24 Jam,” kata Supian Suri.
Setelah Supian Suri menjawab, giliran Ririn Farabi Arafiq yang memberikan respon. Menurutnya, Supian Suri telah menjelek-jelekan Depok Single Window. Padahal, Supian Suri terlibat di dalam program Depok Single Window selaku Sekda Kota Depok.
“Berarti seharusnya Pak Supian Suri tahu tentang program-programnya. Nah, untuk itu kami akan membuat yang namanya Depok Quick Response, dan ini adalah kelanjutan dari Depok Single Window dengan fitur Lapor Pak Wali yang bisa terhubung langsung dengan pimpinan. Sehingga bisa melihat adanya pegaduan, berdasarkan foto yang diupload. Semudah itu. Kami akan respon dengan cepat segala aduan. Tidak ada menunda-nunda, karena ini merupakan bentuk kepedulian terhadap melayani masyarakat,” tutur Ririn Farabi Arafiq.
Dari respon Calon Wakil Walikota Depok Nomor Urut 1 tersebut, kemudian Supian Suri juga memberikan respon atas apa yang telah disampaikan Ririn Farabi Arafiq. Menurut Supian Suri, terkait dengan digital itu semua masyarakat harus paham. Namun faktanya, masih banyak masyarakat yang belum paham dengan digital.
“Makanya menjadi penting dengan adanya pelayanan berbasis digital maupun pelayanan yang bersifat offline. Untuk itu kami sampaikan, agar pak camat dan pak lurah harus tinggal di wilayah kerjanya. Sehingga masyarakat bisa langsung mengadu ke pak camat dan pak lurah. Kemudian, PNS Kota Depok juga harus bisa menjadi pelayan terhadap pengaduan seluruh masyarakat. Dan kami akan memberikan apresiasi bagi PNS Kota Depok atas peningkatan kinerja pelayanan masyarakat tersebut. Tetapi, kami juga akan memberikan punishment terhadap PNS yang tidak mau melayani masyarakat,” tegas Supian Suri.
Setelah Paslon Nomor Urut 1 memberikan pertanyaan, kini giliran Paslon Nomor Urut 2 yang bertanya. Dalam hal ini Supian Suri angkat bicara. Ia mengatakan, dalam pengelolaan pemerintahan fungsi komunikasi menjadi penting.
“Pertanyaannya, pola komunikasi apa yang akan dibangun dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi? Agar Kota Depok menjadi kota yang juga mendapat perhatian dalam alokasi anggaran. Sehingga kami bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang sampai saat ini belum selesai. Baik dari masalah kemacetan lalu lintas, banjir, sampah, lapangan pekerjaan, atau kebutuhan-kebutuhan fisik lainnya,” tanya Supian Suri.
Menanggapi pertanyaan dari Paslon Nomor Urut 2, Imam Budi Harto mengatakan, pola hubungan Pemkot Depok saat ia menjabat sebagai Wakil Walikota Depok tidak perlu ditanyakan. Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemkot Depok telah membangun underpass di Jalan Dewi Sartika.
“Selain membangun underpass Dewi Sartika, Pemkot Depok dari Pemerintah Pusat sudah mendapatkan bantuan pengolahan sampah TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Cipayung. Kami punya DPRD Kota Depok, kami punya DPRD Provinsi, kami punya DPR RI, dan kami akan terus melakukan koordinasi dan komunikasi sebagai bentuk tanggung jawab anggota dewan kepada rakyatnya, dan kepada Pemkot Depok,” jawab Imam Budi Hartono.
Atas jawaban yang diberikan dari Paslon Nomor Urut 1, Supian Suri pesimis atas rencana-rencana yang akan dilaksanakan Paslon Nomor Urut 1 tersebut. Berdasarkan bukti yang ia paparkan, pada Januari 2024 di saat mantan Presiden Joko Widodo, bersama menterinya hadir meresmikan Tol Cijago Seksi II di Limo, tetapi Walikota dan Wakil Walikota Depok tidak hadir.