Dedi Mulyadi juga menyatakan, seluruh kebutuhan kelas akan dipenuhi, termasuk penyediaan meja dan kursi yang sempat dilaporkan kurang. Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk memasang AC di setiap ruang kelas SMA/SMK.
“Semua kebutuhan akan kami penuhi. Berdasarkan laporan terakhir, jumlah kursi sebenarnya cukup, tetapi jika masih ada kekurangan, kami siap menyediakannya. Kami juga sedang memasang AC, saat ini sudah terpasang 150 unit dari total target 800 unit,” kata dia.
Baca Juga: Pembangunan MTsN Depok Ditargetkan Rampung Oktober 2025
Dedi Mulyadi menegaskan penambahan fasilitas ini tidak perlu menunggu anggaran dari APBD Perubahan, karena dananya bisa berasal dari sumber pribadi maupun bantuan berbagai pihak. “Untuk kursi, saya bisa belikan sendiri, tidak masalah,” kata dia.
Menurut dia, masalah kekurangan kursi juga akan segera diatasi jika ada laporan dari sekolah. “Bekerja dengan saya tidak terbatas pada APBD. Selama saya mampu menyediakan dan membantu, pasti akan saya lakukan,” kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi LSM Pendidikan, Mulyadi Pranowo memberikan dua pandangan berbeda dari kebijakan Dedi Mulyadi soal yang mengisi satu rombel dengan 50 peserta didik.
Baca Juga: Flyover Margonda-Juanda Digarap 2026, Telan Anggaran Rp250 Miliar
“Pertama, untuk memberikan kebijakan peluang sekolah sampai jenjang SMA harus kita hormati dan dihargai. Sebab, gubernur mempunyai perhatian besar terhadap anak-anak yang belum atau putus sekolah,” kata dia.
Namun, lanjut Mulyadi Pranowo, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga harus memperhatikan kondisi seluruh sekolah swasta yang ada di wilayahnya, termasuk di Kota Depok yang sepi peserta didik baru.
“Karena, sekolah swasta yang menengah kebawah, itu rata-rata kekurangan murid, dengan kebijakan ini menjadi tampah lebih kekurangan lagi dari tahun-tahun sebelumnya,” tutur dia.
Baca Juga: Jam Masuk Sekolah Minta Dikaji Ulang, DPRD : Penerapan di Kota Depok Tidak Tepat!
Menurut Mulyadi Pranowo, Gubernur Jawa Barat seharus melakukan kerjasama dengan sekolah swasta yang ada di wilayahnya. Salah satunya yang dilakukan Pemkot Depok dengan program Rintisan Sekolah Swasta Gratis (RSSG).
“Membuat rintisan sekolah gratis tingkat SMA/SMK. Hal ini juga untuk memberikan peranan sekolah swasta ini, bias lebih baik, dengan pembinaan secara langsung, baik secara anggaran dan lainya,” kata dia.
Dengan adanya kebijakan ini, Mulyadi Pranowo menilai, kebijakan ini tak efektif dilakukan dalam memberikan kenyamanan bagi seluruh siswa dalam melaksanakan KBM.
Baca Juga: 12 Kursi Dewan Kosong saat Paripurna RPJMD Kota Depok, Begini Jawaban BKD