Dedi Mulyadi Bersama Bapenda Beberkan Sumber Pendapatan Pemprov Jawa Barat, Tegaskan untuk Pembangunan dan Infrastruktur

RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara terang-terangan memaparkan dari mana saja sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi memaparkan bahwa dalam perjalanan anggaran, bisa saja dilakukan perubahan anggaran jika pendapatan meningkat atau menurun drastis.

Jika pendapatan bertambah, alokasi belanja bisa ditambah. Sebaliknya, jika pendapatan berkurang, perlu dilakukan rasionalisasi, yaitu memangkas atau menghapus belanja yang sudah dianggarkan.

Pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat berasal dari dua jalur utama yaitu Pendapatan yang dipungut langsung oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Pendapatan yang dipungut pemerintah pusat, kemudian dibagi hasilnya ke provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga: Solusi Pencari Kerja di Jawa Barat, Depok Bakal Adopsi Program Gelik

Untuk rincian pendapatannya antara lain:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Hingga Agustus 2025, pajak kendaraan bermotor telah menyumbang Rp3,5 triliun. Berdasarkan pembagian, 60% masuk ke kas provinsi dan 40% langsung masuk ke kabupaten/kota tempat pajak dibayar.

Menariknya, kebijakan pemutihan pajak kendaraan tahun ini berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak aktif dari sekitar 600 ribu menjadi 1,7 juta kendaraan.

Meskipun kenaikan pendapatan secara rupiah “hanya” sekitar Rp300 miliar, kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah potensi defisit hingga Rp1 triliun.

Baca Juga: SDN Limo 2 Raih Adiwiyata Tingkat Kota Depok, Tingkatkan Kebersihan serta Kelestarian Lingkungan Sekolah

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pendapatan dari BBNKB tahun ini mengalami penurunan karena lesunya penjualan kendaraan baru. Target awal sebesar Rp3,7 triliun diperkirakan hanya tercapai sekitar Rp2,2–2,5 triliun.