Digugat Delapan Organisasi, Gubernur Dedi Mulyadi Siap Hadiri Sidang

RADARDEPOK.COM – Setelah agenda gugatan masuk ke PTUN Bandung yang dilayangkan delapan organisasi sekolah. Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi beserta pemprov tidak tinggal diam.

Pemprov Jabar memastikan sudah menyiapkan langkah-langkah hukum dalam menghadapi proses di pengadilan.

Disebutkan gugatan yang ditujukan pada Gubernur Jawa Barat tercatat dalam nomor perkara 121/G/2025/PTUN.BDG dan didaftarkan di PTUN Bandung pada 1 Agustus 2025.

Baca Juga: Game Roblox Dilarang Mendikdasmen, Praktisi Perlindungan Anak Jeanne : Pemkot Depok Mesti Edukasi Publik

Gugatan dilayangkan oleh Forum Kepala Sekolah SMA Swasta Jawa Barat bersama Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kota Bogor, Kabupaten Garut, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kota Cimahi. Perkara tersebut saat ini dalam tahap Pemeriksaan Persiapan.

"Bagi saya enggak ada masalah hari ini saya digugat sebagai gubernur, tetapi saya sudah menyelamatkan 47 ribu orang anak-anak Jawa Barat, bisa bersekolah dan sekolahnya tanpa biaya, itu bagi saya jauh lebih berbahagia,” kata Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Pusdai Bandung, Kamis (7/8).

Dedi Mulyadi mengatakan, keputusan itu demi kepentingan masyarakat. Dia juga mengklaim dengan kebijakan tersebut sudah menyelamatkan 47 ribu siswa dari ancaman putus sekolah.

Baca Juga: Soal Biaya Mahal Kedua Se-Indonesia, Dishub Petakan Ulang Transportasi Umum di Depok

Cara dengan membolehkan mendaftar di sejumlah sekolah kendati harus menambah jumlah rombongan belajar di kelas.

Dedi mengatakan, saat ini 47 ribu anak sudah masuk dalam Data Pokok Pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Mereka sudah menjadi siswa, dan di situ tugas saya sebagai gubernur sudah saya tunaikan yaitu memberikan ruang yang terbuka bagi anak-anak Jawa Barat untuk sekolah free terhadap fasilitas yang kami siapkan,” kata dia.

Baca Juga: Korupsi Rp5 Miliar, Dua Mantan Pegawai BRI Ditahan Kejari Depok

Dedi Mulyadi ragu jika kebijakannya tersebut dituduh menjadi penyebab sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan jumlah siswa.

.“Kalau dinilai bahwa kebijakan itu membuat seklah swasta itu mengalami penurunan jumlah murid, kan dalam tren setiap tahun dalam statistik juga menurun,” kata dia.

Dalam tahun ini saja jumlah sekolah swasta bertambah. Tahun ini 67 sekolah, kalau 67 misalnya satu sekolah buka lima kelas, itu sudah berapa pengurangannya.