RADARDEPOK.COM - Isu mengenai besarnya anggaran tunjangan rumah jabatan Gubernur Jawa Barat yang disebut mencapai Rp14 miliar per tahun ramai diperbincangkan publik.
Hal ini mencuat setelah sebuah video diunggah di kanal YouTube Anak Bangsa Channel yang membicarakan anggaran tunjangan rumah jabatan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Dalam video itu, menyoroti besarnya angka yang disebut mencapai Rp1,2 miliar per bulan hanya untuk kebutuhan rumah jabatan.
“Tunjangan rumah jabatan dari Gubernur Jawa Barat itu mencapai Rp14 miliar per tahun. Kalau per bulan Rp1,2 miliar. Coba bayangkan, hanya untuk kebutuhan rumah tangga saja mencapai Rp1,2 miliar per bulan. Untuk beli apa, untuk makan apa, kita tidak tahu. Saya tidak bisa membayangkan itu, kalau sehari-hari kebutuhannya sampai segitu. Apa makan cilok dicampur emas?” ujar dalam video tersebut.
Baca Juga: Kalahkan Kabupaten Cirebon, Sepakbola Putri Kabupaten Bogor Susul Tim Putra
Pernyataan ini kemudian menimbulkan banyak pertanyaan publik. Menanggapi hal tersebut, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Jawa Barat, Ahmad Toufik Rohman, memberikan klarifikasi resmi melalui unggahan di akun Instagram @dedimulyadi71 pada Senin, 15 September 2025.
Dalam klarifikasinya, Ahmad menjelaskan bahwa memang benar pada APBD murni 2025 terdapat anggaran sebesar Rp14,04 miliar untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga kepala daerah.
Namun, setelah dilakukan efisiensi, termasuk penghapusan belanja pakaian dinas serta pemangkasan pada beberapa pos belanja lainnya, angka itu turun menjadi Rp13,7 miliar.
Bahkan, dalam rencana perubahan anggaran terbaru (RKA-P), nilai tersebut kembali direvisi hingga berada di bawah Rp13 miliar.
Baca Juga: Irigasi Diperbaiki, 80 Hektar Lahan Persawahan Kembali Hidup
Adapun alokasi anggaran tersebut tidak semata-mata untuk kebutuhan rumah jabatan pribadi gubernur, melainkan meliputi berbagai komponen, antara lain:
- Gaji Non ASN teknis yang bekerja di lingkungan rumah jabatan,
- Konsumsi untuk tamu,
- Belanja bibit dan bunga,
Artikel Terkait
Mencontoh Lembur Pakuan, Dedi Mulyadi Minta Bupati hingga Kepala Desa Dirikan Posko Pengaduan Masyarakat
Dedi Mulyadi Tegaskan Fungsi Pos Pengaduan: Tidak Layani Hutang Piutang, Tapi Jika Kesulitan Biaya Pengobatan Akan Berusaha Membantu
Abenk Marco Keluhkan Pelayanan Publik Kabupaten Garut, Dedi Mulyadi Minta Pemkab Segera Berbenah
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi Singgung Pengelolaan Keuangan: Pejabat Harus Berbenah, Jangan Khianati Amanah Rakyat
Bandingkan Pembangunan dengan Zaman Belanda, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Pembangunan Saat Ini Lemah dan Tidak Berkualitas
Klarifikasi Isu Anggaran Pakaian Dinas Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Kepala Biro Administrasi: Itu Tidak Benar, Bisa Langsung Dicek
Warga Keluhkan Tumpukan Sampah di Pasar Caringin, Dedi Mulyadi: Itu Tanggung Jawab Pengelola, Bukan Pemerintah