“Gerakan ini dilaksanakan di tingkat RT oleh RT, di RW oleh RW, di kelurahan oleh kelurahan, dan di kabupaten oleh bupati serta wali kota. Gubernur tidak memungut uang itu. Saya hanya mengelola rereongan dari ASN Pemprov Jawa Barat itupun bagi yang mau, kalau tidak juga tidak apa-apa,” jelasnya.
Menanggapi wartawan yang menanyakan Gerakan Sapoe Sarebu kepada Menteri Keuangan, Dedi mengingatkan bahwa konteks program ini tidak ada kaitannya dengan urusan fiskal negara.
“Teteh wartawan yang cantik dan baik hati nanyanya salah. Seharusnya bukan ke Menteri Keuangan, karena itu bukan ranahnya. Penguatan ketahanan sosial itu ranahnya Menteri Sosial,” tegasnya.
Baca Juga: SMPN 25 Depok Perketat Pengawasan MBG
Dedi pun mengajak para jurnalis untuk datang langsung ke Jawa Barat dan melihat bagaimana gerakan sosial ini berjalan di masyarakat.***