Indept News 3 : Dinkes Gugup Sosialisasi PMT, Balita Stunting di Depok Nelangsa, Anggaran Rp8.500 Naik jadi Rp10 Ribu

Baca Juga: Komisi D DPRD Depok Minta Kejaksaan hingga KPK Usut Dugaan Mark Up Anggaran PMT Balita Stunting

Dian Sukma baru mengetahui setelah program ini ramai dibicarakan soal isi makanan yang tidak sesuai, yaitu pada hari pertama pendistribusian. Saat itu dia kebagian untuk menangani tiga kelurahan yang berada di Tapos, yaitu Leuwinanggung, Sukatani dan Tapos. 

“Memang hari 1-2 sempat ramai, karena pendistribusian yang kurang maksimal dari pihak penyedia makanan, tertutama untuk kelurahan yang tidak ditangani olehnya, terutama seperti Kelurahan Cilangkap,” kata dia.

Menurut dia, permasalahan tersebut karena pihak penyedia makanan untuk balita stunting di kelurahan tersebut, terlalu banyak orderan, hingga pembagian sebagian Kecamatan Tapos bisa dikatakan tercecer. “Yang saya tahu, permasalahan di Tapos seperti itu,” ungkap dia.

Baca Juga: Kejari Depok Pantau Kontroversi Makanan Balita Stunting di Depok : Bisa Jadi Ada Pelanggaran!

Dia membantah,UMKM Tapos tidak dicoret oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, dalam menyediakan makananan tambahan kepada balita stunting di Kecamatan Tapos.

“Itu salah besar, yang dicoret adalah vendornya beserta UMKM yang bukan dari Kecamatan Tapos,” ujar dia kepada Harian Radar Depok, Minggu (19/11).

Namun, Dian Sukma mengatakan, setelah viralnya kejadian itu di Tapos, Dinkes langsung bergerak cepat untuk langsung mengganti vendor dan UMKM yang bukan berasal dari Kecamatan Tapos.

“Jadi, bukan UMKM Tapos yang di coret, tetapi vendor dan UMKM diluar Tapos yang menangani PMT di Kecamatan Tapos yang di coret,” kata dia.

Baca Juga: Firli Bahuri ‘Melempem’ di Bareskrim : Tutup Muka Pake Tas Pribadi

Justru, dengan adanya permasalahan itu, seluruh penyedia makanan balita stunting di Kecamatan Tapos berasal dari wilayahnya masing-masing. Bahkan, dimulai pada hari ke-4 hingga sekarang sudah berjalan dengan lancar.

“Alhamdulilah, semenjak memakai UMKM Tapos di setiap kelurahan, sudah berjalan dengan lancar hingga saat ini,” tutur dia.

Saat ini, permasalahan berada di anggaran pembuatan makanan untuk balita stunting, yang tidak besar untuk menyesuaikan resep yang diberikan oleh setiap puskesmas di Kecamatan Tapos.

Baca Juga: Pemkot Depok Disatroni Buruh, Sekda Terima Dengan Tangan Terbuka

“Saat ini, kami diberikan anggaran sebesar Rp10 ribu untuk membuat makanan atau kudapan yang sehat sesuai dengan menu diberikan puskesmas masing-masing kelurahan,” ungkap dia.