Israel-Hamas Gencatan Senjata 4 Hari, Tukar 10 Tawanan Tambah Gencatan 1 Hari

Baca Juga: UMP Jabar Naik 3,57 Persen, Buruh Depok Bakal Gelar Aksi ke Gedung Sate Bandung

Bagi Israel, itu seperti menjilat ludah sendiri. Berkali-kali Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu menyatakan tidak akan melakukan gencatan senjata, kecuali semua tawanan dibebaskan.

Menurut dia, gencatan senjata akan menguntungkan Hamas karena mereka bisa berkumpul dan menyatukan kekuatan kembali. Hal itu juga didukung Amerika Serikat (AS).

Juru Bicara Internasional IDF Letkol Richard Hecht berusaha berdalih bahwa itu bukan gencatan senjata. Melainkan hanya jeda operasional. Itu mengisyaratkan bahwa pengeboman Israel dapat dimulai kembali kapan pun pertukaran sandera selesai.

Baca Juga: UMP Jabar Hanya Naik Rp70.000 atau 3,57 Persen, Ini Alasan Pj Gubernur

Hecht kemarin siang mengaku belum menerima perintah terkait perincian selama gencatan senjata berlangsung.

Beberapa anggota kabinet perang Netanyahu menolak mentah-mentah gencatan senjata tersebut. Salah satunya Menteri Keamanan Nasional Ben-Gvir.

Menurut dia, hal itu menjadi preseden berbahaya dalam kaitannya dengan apa yang bakal terjadi selanjutnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo dan Mahfud MD: Nomor Urut 3 dan Makna Di Dalam Salam 3 Jari

Beberapa menteri lainnya yang sempat menentang telah berubah pikiran setelah diyakinkan Netanyahu bahwa setelah gencatan senjata, perang akan berlanjut dan misi mereka menghancurkan Hamas tidak berubah.

Mantan PM Israel Ehud Olmert mengatakan, Israel harus menggunakan gencatan senjata itu untuk menggulingkan Netanyahu. Menurut dia, penduduk Israel sudah marah dan tidak tahan dengan Netanyahu.

”Dia harus pergi hari ini. Dia harus hengkang sekarang juga. Dia harus diusir dengan cara apa pun,” tegasnya.

Baca Juga: Menko PMK Sebut Menu Stunting di Depok tak Layak, Kejari Depok Belum Panggil Dinkes

Terpisah, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyatakan, kesepakatan itu adalah hasil diplomasi yang tak kenal lelah dan upaya tanpa henti di seluruh departemen dan pemerintah AS.

Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen juga menjelaskan bahwa UE akan berusaha memanfaatkan momen tersebut untuk menyalurkan lebih banyak bantuan kemanusiaan.