Panas, Cawapres 1,2,3 Saling Sindir saat Debat, Ini Isinya

Namun, ada tantangan yang harus dihadapi, yaitu titik keseimbangan. Pihaknya ingin menggenjot hilirisasi dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Baca Juga: Dana Awal Kampanye Pemilu 2024 : Ummat, PAN, PKS Jor-joran, Ini Rincian Lengkap Setiap Parpol

’’Kita ingin genjot sektor maritim, tapi wajib menjaga lingkungan. Amdal wajib, sustainable report juga wajib. Jangan sampai ada alih fungsi yang merugikan,’’ jelasnya.

Mahfud dan Muhaimin pun menanggapi jawaban Gibran. Mahfud mengatakan, saat ini pengelolaan berkelanjutan belum dilakukan. Sebenarnya ada garis-garis haluan semesta berencana yang bisa menjadi rujukan.

Sedangkan Muhaimin menegaskan, pajak karbon bukan satu-satunya solusi. Yang terpenting adalah menyiapkan energi baru terbarukan. ’’Sayangnya, komitmen pemerintah tidak serius,’’ tegas Muhaimin.

Baca Juga: Imam Budi Hartono : Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat Jadi Fokus Gagasan PKS di Flashmob Kampanye Seger Bener di Depok

Gibran kemudian menanggapi pernyataan Mahfud dan Muhaimin. Gibran mengatakan, masalah insentif karbon sudah berjalan. Misalnya, terhadap proyek pembangkit tenaga surya di Cirata.

’’Ini adalah insentif, sehingga mendorong perusahaan untuk investasi. Menuju negeri hijau memang tidak murah,’’ tuturnya.

Berikutnya, pertanyaan ditujukan kepada Mahfud MD. Pertambangan ilegal dan pembalakan liar marak sehingga terjadi kerusakan ekologi. Bagaimana strategi paslon menanggulangi praktik ilegal itu?

Baca Juga: Budi Purnomo Semarakan Bulan Bakti Partai Demokrat : Bazar Pangan Mampu Ringankan Kebutuhan Masyarakat

Mahfud menegaskan, penyelesaian masalah SDA harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu sampai hilir. Yang jadi masalah adalah keterbukaan informasi agraria, termasuk kehutanan. Hal itu dia rasakan ketika menjadi ketua MK dan menyidangkan kasus SDA.

’’Penyelesaian masalah itu tidak menyeluruh. Kalau mau menyelesaikan, maka data menjadi basis,’’ ujarnya.

Muhaimin menanggapi pernyataan Mahfud. Muhaimin mengatakan, yang jadi masalah adalah tambang ilegal. Menurut data ESDM, ada 2.500 tambang ilegal. Tambang legal saja tidak memberi kesejahteraan, apalagi yang ilegal.

Baca Juga: Bulan Mei Seleksi CPNS dan PPPK, Ternyata BKPSDM Depok Belum Ajukan Kuota ke Pemerintah Pusat, Simak Jadwalnya

Dia juga menyinggung kerusakan lingkungan dan tenaga asing yang mendominasi. Selain itu, dia menyebut hilirisasi yang tidak seimbang dengan kesejahteraan masyarakat. ’’Rakyat tetap miskin. Hilirisasi apa yang mau dilakukan, sementara ilegal terus berlanjut,’’ ujarnya.