Meski RUU Pilkada Batal Disahkan, Jangan Lengah Kawal Sampai 27 Agustus! Ini Alasannya

RADARDEPOK.COM - Aksi penolakan Revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada yang bergulir di banyak daerah akhirnya membuahkan hasil. DPR RI memastikan tidak akan ada pengesahan RUU Pilkada. Dengan demikian, syarat terbaru pencalonan pilkada tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal itu ditegaskan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Dalam konferensi pers tadi malam (22/8), Dasco menjelaskan RUU Pilkada tidak bisa dilaksanakan. Sebab, agenda rapat paripurna DPR yang sejatinya untuk mengesahkan RUU tersebut tidak kuorum.

”Artinya (karena tidak kuorum, Red), pada hari ini (kemarin, Red), revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan,” kata Dasco. Dalam rapat paripurna yang dimulai pukul 09.30 kemarin, Dasco menyebut hanya 89 anggota DPR yang hadir (dari total 575 anggota) rapat dan 87 orang izin.

Merujuk pasal 279 dan 281 Peraturan Tata Tertib (Tatib) DPR, kuorum sidang DPR adalah lebih dari separuh anggota DPR menghadiri sidang yang terdiri atas lebih dari separuh unsur fraksi. Jika kuorum tidak tercapai, rapat ditunda sebanyak-banyaknya dua kali dengan tenggat waktu tidak lebih dari 24 jam.

Baca Juga: Loyalis Mantan Petinggi PPP Haji Sugeng Purnomo Doakan Imam Budi Hartono-Ririn Farabi Arafiq Jadi Walikota dan Wakil Walikota Depok 2025-2030! Aamiin

Dalam rapat kemarin, Dasco selaku pimpinan rapat paripurna sudah menskors rapat selama 30 menit untuk mencapai kuorum. Namun, karena kuorum masih belum tercapai, agenda pengesahan RUU Pilkada tidak bisa dilaksanakan. ”Karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU, maka yang berlaku adalah hasil keputusan MK,” tegas Dasco.

Apakah RUU Pilkada tetap akan disahkan di paripurna berikutnya? Dasco menegaskan agenda rapat paripurna terdekat bertepatan dengan dimulainya masa pendaftaran calon. Yakni Selasa (27/8) pekan depan. ”Kami merasa bahwa lebih lebih baik itu (pengesahan RUU Pilkada) tidak dilaksanakan karena masa pendaftarannya (cakada) sudah berlaku,” ujarnya.

Meski demikian, Dasco tidak menampik RUU Pilkada kemungkinan akan tetap dilaksanakan pada periode DPR berikutnya. Sebab, dia menyebut aturan tentang pilkada masih perlu penyempurnaan. Begitu pula dengan UU Pemilu. ”RUU pilkada ini tidak datang sekonyong-konyong, revisi UU Pilkada ini sudah dilakukan sejak januari 2024 dan berjalannya perlahan-lahan,” ujarnya.

Disinggung mengenai pembatalan RUU Pilkada setelah berkomunikasi dengan pihak ‘istana’, Dasco membantahnya. ”Saya tidak ke istana, tidak ketemu Pak Jokowi. Dan memang tidak ada urgensinya (berkomunikasi dengan pihak ‘istana’, Red),” ungkapnya.

Baca Juga: DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Dasco: Aturan Menggunakan Putusan MK

Bagaimana tanggapan Istana? Diwakili Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi Istana menyatakan akan mematuhi aturan yang ada. Pernyataan DPR terkait batalnya pengesahan UU Pilkada yang artinya akan menggunakan aturan dari putusan MK. “Pemerintah dalam posisi yang saa seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku,” ucapnya.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (tengah) bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya Lodewijk Freidrich Paulus (kiri) dan Rachmat Gobel (kanan) beranjak usai penundaan rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (22/8/2024). DPR menunda rapat paripurna pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada dan akan menjadwalkan kembali karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak kuorum atau hanya 89 orang yang hadir dan 87 orang izin. FOTO: SALMAN TOYIBI/JAWA POS

Terkait banyaknya demonstrasi, Hasan menyebut hal itu sebagai proses demokrasi. Dia melihat berbagai stakeholder punya peran dalam aksi kemarin. “Pesan yang harus disampaikan a salah kita menjamin kebebasan berpendapat. Kami berharap semua menghindari disinformasi, fitnah, apalagi kebencian yang bisa memunculkan hal iadk baik,” ucapnya.

Dia ingin masyarakat hidup tenang dan roda perekonomian tetap berjalan. Menanggapi hal itu, Komunikolog sekaligus Pengamat Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing mengungkapkan, terdapat pesan komunikasi dari ketidakhadiran anggota DPR RI dalam sidang paripurna beragendakan pengesahan revisi UU Pilkada.

Emrus Sihombing menilai, ketidakhadiran anggota DPR RI itu berarti mendukung penuh putusan MK tersebut. Sebab itu, pengesahan revisi UU Pilkada tidak lanjutkan.
Kendati demikian, Emrus Sihombing meminta, elemen masyarakat untuk mengawal tuntas pengesahan revisi UU Pilkada agar dibatalkan, atau tidak hanya ditunda saja.