TKD Dipotong, Program Unggulan di Depok Tetap Jalan : Pemkot Diminta Gali Potensi Pendapatan

RADARDEPOK.COM – Pemkot Depok memang tengah dihantam badai. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) menjadi penyebabnya. Tak main-main, pemotongan TKD untuk Depok menyentuh Rp342 miliar. Sejumlah inovasi mesti segera digagas.

Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Yeti Wulandari mengatakan, efisiensi memang menjadi jalan yang pasti dilakukan. Efisiensi ini sebenarnya berkaitan dengan perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Tujuannya efisiensi adalah ‎agar anggaran itu difokuskan saja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan,” ungkap Yeti kepada Radar Depok, Kamis (16/10).

Mesti demikian, kata Yeti, pemotongan TJD pasti berdampak kepada pembangunan di Kota Depok. Bahkan di sejumlah daerah, menjadiklan TKD sebagai pembiayaan utama daerahnya.

“‎Mereka menopangnya di situ. Sehingga terkait masalah gaji ASN, layanan dasar pendidikan, mereka andalkan dari situ. Pada saat dilakukan efisiensi di tahun 2026, goyahlah nih ‎kepemerintahan daerah,” tegas Legislator Gerindra ini.

Yeti menjelaskan, mestinya daerah-daerah, termasuk Kota Depok, harus menggali titik potensial pendapatan daerah.

Baca Juga: Tok! Anggota DPRD Kota Depok Rudy Kurniawan Divonis 10 Tahun Kasus Asusila Anak : Proses PAW Berjalan

“Khusus Depok, karena tidak ada SDM, bisa mencari lewat sektor jasa. Kuliner misalnya. ‎Ini tinggal bagaimana nantinya Pemerintah Kota Depok sendiri bisa lebih meningkatkan lagi,” beber Yeti.

‎”Jadi kita sudah tidak lagi tergantung dari transfer pusat. Dan Alhamdulillah dengan PAD Kota Depok setiap tahun ini meningkat, ini salah satu yang menjadi solusi pada saat terjadi‎ efisiensi,” jelasnya.

Lebih jauh, ungkap Yeti, pemotongan TKD menjadi setiap daerah dipaksa mandiri. Tidak melulu bergantung kepada pusat. Sewaktu Covid 19 melanda, pemerintahan tetap bisa berjalan meski aklim ekonomi ambruk.

Makanya lewat efisiensi, anggaran bisa difokuskan untuk belanja yang penting. Perbaikan sekolah atau peningkatan kesehatan.

“Inovasi yang bisa dilakukan untuk pembangunan ialah dengan menggandeng pihak swasta. Sehingga tak harus pembangunan memakai APBD,” tegasnya.

Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, menerangkan, program unggulan tetap akan dikerjakan, meski akan ada rasionalisasi belanja di seluruh perangkat daerah.

“Penyesuaian dari program yang sudah direncanakan. Tetapi, kita juga harus memperhitungkan target kinerja yang sudah diarahkan,” ucap Dadang.

Lebih lanjut, kata Dadang, pemotongan TKD terjadi di seluruh daerah di Indonesia. Namun begitu, program strategis pusat, seperti Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis, akan tetap menjadi konsen.