TKD Dipotong, Program Unggulan di Depok Tetap Jalan : Pemkot Diminta Gali Potensi Pendapatan

“Lalu, program-program punggulan di Depok juga menjadi prioritas, terutama yang terkait dengan penanganan kemacetan lalu lintas, lalu penanganan sampah, dan lain-lain,” beber Dadang.

Disinggung soal pembebasan lahan di Jalan Raya Sawangan guna mengentaskan kemacetan, Dadang menuturkan, tetap bisa berjalan. Pihaknya mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan dari ujung Jalan Enggram ke Jalan Pemuda pada tahun ini. Lalu tahun depan mulai konstruksi.

Dadang memastikan bakal ada pengurangan belanja pegawai. Misalnya, perjalanan dinas itu dikurangi drastis. Lebih dari 50 persen. Lalu ATK juga akan dipangkas.

“Pertemuan-pertemuan itu nanti lebih banyak ke zoo meeting. Seperti forum OPD itu nanti zoom meeting. Musrembang juga. Hanya Musrembang kota mungkin nanti. Musrembang keluarahan dan kecamatan itu lebih banyak ke zoom meeting,” tegasnya.

Kemudian, standar harga untuk jamuan (makan dan minum) juga akan diturunkan. Honor narasumber sampai honor tim banyak pula yang dirasionalisasi.

Dadang mengatkan, pemerintah juga berencana akan menggali potensi pajak yang selama ini kurang maksimal dalam penyerapan. Mencari pajak potensial.

“Pajak potensial itu dilakukan untuk tidak meningkatkan target pajak yang mendampak luas kepada masyarakat. Tapi tidak ada meningkatkan persentase pajak,” beber dia.

Di Jawa Barat, Pemerintah Pusat memangkas TKD sebesar Rp2,458 triliun pada tahun anggaran 2026. Selain akan mengurangi besaran APBD, pemangkasan TKD itu juga bakal berdampak pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca Juga: Pemkot Depok Kaji Aplikasi Pantau Dana CSR

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi PPP, Muhamad Romli mengatakan, pemotongan TKD merupakan kebijakan nasional yang tidak hanya menyentuh Jawa Barat, melainkan juga seluruh provinsi di Indonesia. Karena itu, ia mengajak agar pemerintah daerah dan DPRD menyikapinya secara bijak.

"Terkait dengan pemotongan TKD, barangkali juga disikapi secara bijak ya oleh kita DPRD dan juga pemerintah daerah, karena ini kan bukan hanya Jawa Barat. Ini kebijakan nasional, kita hampir Rp2,45 triliun baik itu DBH maupun DAU-nya," ujar Romli.

Menurutnya, pemotongan tersebut menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jawa Barat dalam menjaga keseimbangan fiskal. Sebab, pengurangan TKD akan langsung mempengaruhi realisasi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) serta capaian target RPJMD yang telah ditetapkan gubernur bersama DPRD.

"Secara moneter kita terganggu, ini juga berdampak bagi penyelesaian target-target Pak Gubernur dalam visi-visinya yang tertuang dalam RPJMD," kata Romli.

"Dalam RPJMD 2026, kita menargetkan peningkatan pendapatan daerah sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Tapi dengan pemotongan ini, target itu sulit tercapai, bahkan untuk menyamai pendapatan tahun ini saja sudah berat," imbuhnya.

Meski dana TKD pusat ke Jabar dipotong, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan kebijakan tersebut tidak akan mempengaruhi pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sedang maupun akan digarap di wilayah Jawa Barat.