134 Pegawai Pajak Punya Saham di 280 Perusahaan, KPK : Tidak Etis dan Rawan Konflik

Baca Juga: Besok Polda Metro Jaya Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan David Latumahina, Semua Pelaku Dihadirkan

Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis Kemenkeu Yustinus Prastowo menjelaskan, Inspektorat Jenderal Kemenkeu tengah menginvestigasi 69 pegawai Kemenkeu yang dianggap memiliki profil berisiko tinggi karena diduga memiliki harta tidak wajar.

Puluhan pegawai itu mayoritas berasal dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).

Adapun tingkat jabatannya kebanyakan pejabat struktural yang notabene wajib melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baca Juga: 24 Orang Diperiksa Polisi, Dalami Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

’’Tapi ada juga dari direktorat lainnya. Basisnya LHKPN tentu, kan yang wajib LHKPN terutama, tapi tetap ada juga yang LHK itu juga kita profile misalnya fungsional,’’ ujarnya.

Terkait Rafael Alun Trisambodo (RAT), Yustinus menyebut penyelidikan di ranah Kemenkeu sudah selesai. Sebab, ranah Kemenkeu bersifat administratif.

Kemenkeu juga sudah memecat RAT dan memastikan ia tidak mendapatkan pensiun karena pelanggaran berat yang dilakukan.

Baca Juga: Viral! Video Ketua DPRD Luwu Tak Mau Jabat Tangan dengan Seorang Warga

Sehingga, jika ditemukan pelanggaran lainnya, tidak menutup kemungkinan keterlibatan KPK, PPATK, ataupun aparat penegak hukum. ‘’Ya bisa memfollow up jika ditemukan indikasi tindak pidana,’’ imbuhnya.

Yustinus juga memastikan komitmen Kemenkeu untuk melakukan bersih-bersih internal. Dengan berbagai kasus yang kini tengah berjalan, hal itu disebutnya menjadi pelajaran agar Kemenkeu bisa mengemban tugas semakin baik.

Dia memastikan keberpihakan Kemenkeu kepada masyarakat dengan upaya bersih-bersih.

Baca Juga: Jokowi Kasih Signal Kuat Pasangan Ganjar-Prabowo

‘’Kemenkeu bersih-bersih, anda membantu kami. Ini perjalanan tidak mudah, tapi dengan bergandeng tangan dan dukungan banyak orang, kami percaya akan semakin mampu mengemban tugas ini, tidak lain tidak bukan hanya untuk kebaikan dan kemajuan bangsa ini,’’ jelasnya.

Dia menjelaskan, DJP dan DJBC Kemenkeu merupakan dua instansi yang sangat penting. Karena itu, kedua instansi tersebut tidak boleh dilemahkan. Sehingga, upaya bersih-bersih harus terus digalakkan.