RADARDEPOK.COM – Siswa SMKN 1 Depok melakukan aksi unjuk rasa di sekolah, pasca terancam tak bisa mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) tahun ini, Kamis (6/2).
Keterlambatan pihak sekolah mengunggah data siswa ke Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS), menjadi alasan 137 pelajar kelas XII terancam tak bisa ikut SNBP. Kabar itu tentunya membuat siswa murka, hingga mendobrak paksa untuk masuk ke pelataran sekolah.
Sesampainya di pelataran sekolah, para siswa melakukan orasi di hadapan publik. Dalam hal ini mereka menuntut pihak sekolah untuk bertanggung jawab.
Baca Juga: Resmi! Supian Suri dan Chandra Rahmansyah Ditetapkan Jadi Walikota dan Wakil Walikota Depok
Kekecewaan mereka terhadap pihak sekolah pun, dituangkan ke dalam alas dengan cat semprot aneka warna, yang kemudian di pasang di pelataran sekolah.
Salah satu siswa kelas XII berinisial A mengatakan, rekan-rekannya yang terancam tak bisa ikut SNBP itu, meminta kompensasi dan penjelasan dari sekolah. Kemudian pihak sekolah mengaku masih mengusahakan SNBP tersebut.
“Kalau kata pihak sekolah itu masih diusahain. Karena mereka bilang terakhir hari ini (Kamis). Dan kami juga sudah memastikan kalau SNBP ini gagal. Jadinya kami tanyakan, mendapatkan kompensasi atau tidak?,” ujar siswa yang enggan disebutkan namanya itu, Kamis (6/2).
Baca Juga: Tidak Antre, Tapi Stok Si Melon Kosong di Depok
Setelah mempertanyakan hal tersebut, pihak sekolah menjawab akan memberi kompensasi dengan membiayai les untuk Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK).
Kemudian, pihak sekolah juga akan memberikan keringanan pada masa Praktik Kerja Lapangan (PKL). “Jadi, tadi kami sudah sepakat soal kompensasi-kompensasi itu,” ungkapnya.
Berkaitan dengan kasus yang terjadi saat ini, ia mengaku, hal serupa pernah terjadi di SMKN 1 Depok pada tahun lalu. Bahkan parahnya lagi, keterlambatan dalam mengunggah PDSS itu mencapai satu pekan.
Baca Juga: Tersandung Kasus Asusila, Kejari Depok Mulai Garap Anggota DPRD RK
“Ini pernah terjadi sebelumnya. Tahun sebelumnya. Dan itu terlambat satu minggu. Tapi masih bisa daftar karena dikasih penangguhan selama satu minggu,” bebernya.
Atas adanya kasus yang pernah terjadi, ia sangat menyayangkan, kenapa pihak sekolah tidak mengevaluasi dari peristiwa yang pernah terjadi untuk tahun-tahun ke depannya. Malah, peristiwa serupa kembali terulang.
Selain itu, sambungnya, pihak sekolah juga diduga mengintimidasi para siswa soal ijazah yang akan ditahan, saat mereka melayangkan protes di grup WhatsApp. Dugaan intimidasi itu disampaikan pihak sekolah yang tertulis ‘Ijazah jangan diarepin juga yak’.