RADARDEPOK.COM – Tidak hanya pelajar. Terbaru, program masuk ke barak ala Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terus dikembangkan.
Setelah menerapkan untuk pelajar bader, kini mantan Bupati Purwakarta itu bakal memasukkan para preman yang membuat onar ke barak militer.
Preman yang berkedok anggota organisasi masyarakat (ormas) masuk barak militer pada Juni mendatang, disambut baik ormas se-Kota Depok.
Baca Juga: Puluhan Bocah SD Tawuran di Depok Dibina, Buat Perjanjian Tertulis
Ketua DPC GRIB Jaya Kota Depok, Ajazih Aziz mengatakan, sebelum menjalankan program tersebut alangkah baiknya Gubernur Jawa Barat kembali mengkaji ulang apa yang dimaksud premanisme.
“Kami juga sebenarnya kurang mengerti, premanisme yang dimaksud Kang Dedi Mulyadi itu tuh seperti apa sih,” kata Aziz saat dikonfirmasi Radar Depok, Selasa (13/5).
Anggota ormas belum tentu seorang preman, kata Aziz. Berbicara soal premanisme, itu sebenarnya mereka yang kerap minta-minta dan memalak.
Baca Juga: Tip Top Depok Dituding Lakukan PHK Sepihak, Perusahaan Sebut Pegawai Melanggar Perjanjian Kerja
Nah, kalau memang hal ini menyasar oknum-oknum seperti itu, pihaknya setuju dengan adanya kebijakan tersebut.
“Sebenarnya kami setuju-setuju saja. Karena kebijakan ini kan bertujuan untuk memberantas premanisme. Tapi, sasarannya juga harus tepat dan jelas juga,” kata Aziz.
Selain menyasar premanisme yang berkedok ormas, Aziz berujar, agar kebijakan ini juga menyasar premanisme di pemerintahan. Karena menurutnya, di pemerintahan juga banyak praktik premanisme.
Baca Juga: Bumi Wiyata Depok Didemo Lagi, Wamenaker Minta Kelonggaran Dedi Mulyadi Soal Wisuda Boleh di Hotel
“Di pemerintahan juga ada kok praktik-praktik premanisme. Cuma bedanya dia terkoordinir saja. Jadi saya berharap, ini tidak hanya menyasar ormas saja, tetapi pemerintahan juga yang harus dibenahi dari premanisme. Anggap saja yang korupsi itu premanisme, di mana-mana korupsi, apa itu bukan premanisme?,” kata Aziz.
Di sisi lain Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kota Depok, Fickry Ocktavian mengatakan, pihaknya juga turut mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, terkait program masuk Barak Militer yang rencananya diperuntukan bagi oknum anggota ormas yang membuat onar.
“Kami mendukung kebijakan dari Kang Dedi Mulyadi. Karena memang kebijakannya bagus. Kebijakan ini dapat mengurangi tindakan kriminalisme di lingkup masyarakat,” tutur Fickry.