Baca Juga: Tip Top Depok Dituding Lakukan PHK Sepihak, Perusahaan Sebut Pegawai Melanggar Perjanjian Kerja
“Langkah-langkah ini mencangkup pemantauan dan pengawasan harga serta stok pangan, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar bersubsidi, hingga penyaluran beras untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan,” ujar Hamzah.
Lebih lanjut, Hamzah mengatakan, dukungan juga diberikan melalui program bantuan sosial pangan/sembako, penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, serta pemanfaatan Dana Bantuan Tidak Terduga (BTT).
“Ya kami dukung penuh Pemerintah kota dalam menekan inflasi, Komisi B telah mengusulkan BUMD Pangan, yang sudah kami sampaikan di Paripurna dan minggu ini akan kami bahas di Bapemperda,” terang Hamzah.
Baca Juga: Bumi Wiyata Depok Didemo Lagi, Wamenaker Minta Kelonggaran Dedi Mulyadi Soal Wisuda Boleh di Hotel
Hamzah membeberkan, Pemkot Depok telah menjalin kerja sama antar daerah dengan Pemerintah Kabupaten Blitar dalam sektor pangan, yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU).
“Kami juga telah mengusulkan pembentukan BUMD Pangan dan sudah disampaikan dalam rapat paripurna. Rencananya akan segera dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) pekan ini,” ujar Hamzah.
Anggota Komisi B DPRD Depok, Ubaidilah menuturkan, pentingnya penguatan sektor distribusi dan produksi bahan pangan untuk menekan laju inflasi. Dia mendorong pemerintah untuk rutin menggelar operasi pasar, serta terus menjalin kerja sama dengan Perum Bulog.
“Saya melihat beberapa kecamatan di Depok telah melaksanakan bazar pangan murah. Ini merupakan salah satu solusi menjaga stabilitas harga di masyarakat,” tutur Ubaidilah.
Ubaidilah menyoroti, perlunya dukungan transportasi publik yang terjangkau, agar distribusi barang dan mobilitas warga menjadi lebih efisien.
"Sekarang kita sudah ada bis kita, gimana caranya agar itu juga bisa terjangkau oleh halayak sehingga orang mau berpindah dari yang tadinya transportasi pribadi ke transportasi umum," ungkap Ubaidilah.
Baca Juga: 13 Tewas Akibat Pemusnahan Material Militer, Korban Sipil Diduga Cari Logam Bekas Amunisi TNI
Dari sisi pemberdayaan ekonomi lokal, Ubaidilahmenekankan, pentingnya pemerintah memperkuat posisi UMKM melalui fasilitasi modal, pelatihan, serta promosi produk lokal.
“Kalau dari sisi saya bagaimana pemerintah juga mampu mendorong subsidi terhadap bahan baku (produk hulu) agar harga akhir yang ditawarkan ke konsumen menjadi lebih terjangkau,” terang Ubaidilah.