Kenali Perlindungan Atas Merek : Permohonan Pendaftaran, Ekonomi Kreatif hingga Meningkatkan Penerimaan Negara

6. Terbit sertifikat

Waktu di atas kadang bisa lebih cepat atau lebih lama, tergantung pada pemeriksaan di DJKI. Total keseluruhan proses tanpa ada halangan normalnya 7-8 bulan.

Baca Juga: Liburan ke Tempat Wisata di Bali ini Enggak Perlu Bayar alias Gratis, Tempatnya Keren Punya Air Terjun dan Kolam Alami Sebening Kaca

Bahwa perlindungan hukum berlaku sejak tanggal penerimaan merek tersebut di daftarkan dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta dapat diperpanjang.

Selain itu, pendaftaran merek juga memberi kepercayaan lebih oleh konsumen terhadap produk (barang dan/atau jasa) yang dijual, pendaftaran merek bagi pelaku usaha (barang dan/atau jasa) juga memiliki nilai tambah bagi usaha yang dijalankan dan juga sebagai aset yang berharga, apabila reputasi usaha/bisnis semakin bertumbuh maka merek akan semakin bernilai layaknya aset kekayaan suatu perusahaan, dapat pula dilakukan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual atas merek tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif.

Baca Juga: Air Terjun Babak Pelangi, Surga Tersembunyi di Lombok Tengah

Atas pembiayaan tersebut, Hukum Jaminan Fidusia merupakan hal yang tepat karena merek merupakan benda bergerak dan Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan terhadap benda bergerak berwujud maupun benda bergerak tak berwujud.

Penilaian merek dibuat berdasarkan sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh asosiasi penilai, yaitu Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) dan Standar Penilaian Indonesia (SPI). Di dalam SPI 320 diatur tentang aturan penilaian terhadap aset benda tak berwujud, yang mana penilaian tersebut dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Baca Juga: Unik Banget! Tempat Wisata Pemandian Air Panas ini Punya Pancuran 13 yang Langsung dari Gunung Slamet

Selain itu, perlindungan atas merek yang merupakan bagian dari HKI secara optimal selaras dengan tujuan pembangunan dan kemajuan ekonomi suatu negara. Kehadiran para pelaku usaha yang mendaftarkan permohonan mereknya masing-masing berdampak pada meningkat nya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor merek. Maka, kesadaran hukum menjadi faktor penting bagi peningkatan jumlah permohonan pendaftaran merek. (***)