Bukan Hoaks Tapi PPK Tapos Depok Tak Jadi Undur Diri, Rekapitulasi Molor Lagi

Baca Juga: Di Podcast Observasi Radar Depok, BNPT Pesan Waspadai Virus Ideologi Radikal

Saat ini, kata Lewi O, pihaknya masih berfokus pada skorsing penghitungan suara Kecamatan Sawangan selama tiga hari, karena adanya dugaan penggelembungan suara.

"Karena pada saat ini pun juga, skorsing ini masih berfokus dengan masalah rekapitulasi Kecamatan Sawangan yang berhenti tiga hari lalu," ujar Lewi O.

Lewi O memastikan, DPC Partai Demokrat Kota Depok berkomitmen untuk menjaga suara rakyat dalam Pemilu 2024, termasuk penggelembungan suara salah satu Parpol di Kecamatan Sawangan.

Baca Juga: Hari Ini Kantor KPU Depok Digeruduk, PKS Membawa Tiga Tuntutan

"Arahan dari pimpinan kami di tingkat kota pun jelas, tetap mengawasi secara terukur dan valid, dan transparan dalam proses rekapitulasi tingkat Kota Depok ini dari 11 kecamatan," tegas Lewi O.

Saksi DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Depok, Rudi Yudhistira mengatakan, PPK Tapos dan Sawangan dinilai tidak kooperatif dalam melakukan rekapitulasi, sehingga kembali mengalami molor.

"Sebenarnya, kan ini kenapa bisa lama,  disebabkan oleh karena kurang kooperatifnya PPK Sawangan dan PPK Tapos. Tapos kita gak begitu tahu sih soal laporannya ada kejadian apa, kalau Sukmajaya kan karena kooperatif diselesaikan ditingkat PPK akhirnya selesai," jelas Rudi Yudhistira kepada Radar Depok, Rabu (6/3).

Baca Juga: Rektor Nonaktif Universitas Pancasila Diberondong 32 Pertanyaan, Sekaligus Bawa Barang Bukti Bantahan Pelecehan Seksual

Menurut Rudi Yudhistira, pihaknya menemukan adanya berbagai kejanggalan saat penghitungan Kecamatan Sawangan yang mengalami skorsing di tingkat kota selama tiga hari.

"Memang kasus, kita sudah minta kemarin untuk diperbaiki karena menemukan banyak kejanggalan, tapi mereka minta diselesaikan di KPUD saja. Akhirnya, kita angkat di KPUD, akhirnya malah jadi melebar panjang seperti ini," kata Rudi Yudhistira.

Khususnya, beber Rudi Yudhistira, Kecamatan Tapos yang setiap Pemilu selalu menemukan masalah serupa. Kondisi itu semakin diperburuk dengan pemilihan tempat perhitungan suara yang terkesan dipaksakan.

Baca Juga: Lagi-lagi Rekapitulasi di Depok Selisih Suara, Dua Kecamatan Diskorsing

Dia menduga, surat pengunduran diri yang dibuat PPK Tapos itu terdapat dalang yang diduga melakukan intimidasi.

"Kan berarti ada intimidasi bahwa ada yang bermain dan mungkin karena kejadian Sawangan ini terungkap suaranya hilang lagi balik lagi ke awal, dia sudah mengeluarkan resource tapi akhirnya sia-sia, mungkin karena Tapos ini harapan terakhir dia, Tapos ini lagi digencar mungkin ditekan dan sebagainya," terang Rudi Yudhistira.