RADARDEPOK.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menyoroti persoalan tata ruang di wilayah Karawang yang selama ini dinilai tidak berpihak pada kepentingan lingkungan maupun keselamatan warga.
Hal ini ia sampaikan dalam rapat pematokan aset negara bersama Jasa Marga, Kementerian PUPR, BBWS, dan PJT, yang videonya diunggah melalui kanal YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel pada 17 November 2025.
Dalam rapat tersebut, selain membahas penertiban aset negara dan pemulihan fungsi sungai di Karawang, Dedi juga menyampaikan kritik keras terhadap kebijakan tata ruang di Karawang yang dianggap hanya mengikuti kepentingan politik dan ekonomi.
Dedi menjelaskan bahwa kebijakan tata ruang selama ini sering berubah mengikuti tekanan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
Baca Juga: Depok Genjot PAD, Begini Instruksi Walikota Supian Suri
“Tata ruang ini selama ini saya analisis dibuat berdasarkan kepentingan politik dan ekonomi. Kalau ada pejabat atau pihak tertentu yang punya tanah, lalu minta kawasan dirubah menjadi perdagangan atau industri, ya langsung dirubah. Akibatnya legitimasi akademisnya lemah,” ujarnya.
Praktik semacam ini, menurut Dedi, telah berdampak serius terhadap kondisi lingkungan Karawang bahkan di Jawa Barat.
Dedi menunjukkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut bahwa Jawa Barat kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hijau akibat perubahan tata ruang yang tidak terkontrol.
Ia menilai situasi ini sangat mengkhawatirkan, karena membuat Jawa Barat menjadi wilayah dengan risiko bencana yang tinggi.
“Ini parah. Jawa Barat sekarang seolah-olah jadi pasar bencana. Ruang untuk menghindar dari bencana tidak ada, ruang penyelamatannya tidak ada,” tegasnya.
Dedi menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata ruang di Karawang selama masa kepemimpinannya. Beberapa langkah strategis yang ia rencanakan antara lain:
1. Tidak akan ada perubahan fungsi hutan dan sawah
Baca Juga: Singgung Importir Nakal Ketahuan Akali Harga, Menkeu Purbaya: Dia Pikir Saya Bodoh